Integrasi Timor Timur

Assalammualaikum, Selamat datang di Kelas IPS. Disini Ibu Guru akan membahas tentang pelajaran Sejarah yaitu Tentang “Integrasi Timor Timur“. Berikut dibawah ini penjelasannya:

Integrasi-Timor-Timur

Sejarah Timor Timur

Pada tahun 1975, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal dan Gubernur terakhir Portugal di Timor Leste, Lemos Pires, tidak mendapatkan jawaban dari Pemerintah Pusat di Portugal untuk mengirimkan bala bantuan ke Timor Leste yang sedang terjadi perang saudara, maka Lemos Pires memerintahkan untuk menarik tentara Portugis yang sedang bertahan di Timor Leste untuk mengevakuasi ke Pulau Kambing atau dikenal dengan Pulau Atauro.

Setelah itu FRETILIN menurunkan bendera Portugal dan mendeklarasikan Timor Leste sebagai Republik Demokratik Timor Leste pada tanggal 28 November 1975. Menurut suatu laporan resmi dari PBB, selama berkuasa selama 3 bulan ketika terjadi kevakuman pemerintahan di Timor Leste antara bulan September, Oktober dan November, Fretilin melakukan pembantaian terhadap sekitar 60.000 penduduk sipil (sebagian besarnya adalah pendukung faksi integrasi dengan Indonesia).

Dalam sebuah wawancara pada tanggal 5 April 1977 dengan Sydney Morning Herald, Menteri Luar Negeri IndonesiaAdam Malik mengatakan bahwa “jumlah korban tewas berjumlah 50.000 orang atau mungkin 80.000”. Tak lama kemudian, kelompok pro-integrasi mendeklarasikan integrasi dengan Indonesia pada 30 November 1975 dan kemudian meminta dukungan Indonesia untuk mengambil alih Timor Leste dari kekuasaan FRETILIN yang berhaluan Komunis.

Ketika pasukan Indonesia mendarat di Timor Leste pada tanggal 7 Desember 1975,FRETILIN didampingi dengan ribuan rakyat mengungsi ke daerah pegunungan untuk untuk melawan tentara Indonesia. Lebih dari 200.000 orang dari penduduk ini kemudian mati di hutan karena pemboman dari udara oleh militer Indonesia serta ada yang mati karena penyakit dan kelaparan. Banyak juga yang mati di kota setelah menyerahkan diri ke tentara Indonesia, namun Tim Palang Merah International yang menangani orang-orang ini tidak mampu menyelamatkan semuanya.

Selain terjadinya korban penduduk sipil di hutan, terjadi juga pembantaian oleh kelompok radikal FRETILIN di hutan terhadap kelompok yang lebih moderat. Sehingga banyak juga tokoh-tokoh FRETILIN yang dibunuh oleh sesama FRETILIN selama di Hutan. Semua cerita ini dikisahkan kembali oleh orang-orang seperti Francisco Xavier do Amaral, Presiden Pertama Timor Lesta yang mendeklarasikan kemerdekaan Timor Leste pada tahun 1975. Seandainya Jenderal Wiranto (pada waktu itu Letnan) tidak menyelamatkan Xavier di lubang tempat dia dipenjarakan oleh FRETILIN di hutan, maka mungkin Xavier tidak bisa lagi jadi Ketua Partai ASDT di Timor Leste Sekarang.

Selain Xavier, ada juga komandan sektor FRETILIN bernama Aquiles yang dinyatakan hilang di hutan (kemungkinan besar dibunuh oleh kelompok radikal FRETILIN). Istri komandan Aquilis sekarang ada di Baucau dan masih terus menanyakan kepada para komandan FRETILIN lain yang memegang kendali di sektor Timur pada waktu itu tentang keberadaan suaminya. Selama perang saudara di Timor Leste dalam kurun waktu 3 bulan (September-November 1975) dan selama pendudukan Indonesia selama 24 tahun (1975-1999), lebih dari 200.000 orang dinyatakan meninggal (60.000 orang secara resmi mati di tangan FRETILN menurut laporan resmi PBB).

Selebihnya mati ditangan Indonesia saat dan sesudah invasi dan adapula yang mati kelaparan atau penyakit. Hasil CAVR menyatakan 183.000 mati di tangan tentara Indonesia karena keracunan bahan kimia dari bom-bom napalm, serta mortir-mortir.Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia tahun1976 sebagai provinsi ke-27 setelah gubernur jendral Timor Portugis terakhir Mario Lemos Pires melarikan diri dari Dili setelah tidak mampu menguasai keadaan pada saat terjadi perang saudara. Portugal juga gagal dalam proses dekolonisasi di Timor Portugis dan selalu mengklaim Timor Portugis sebagai wilayahnya walaupun meninggalkannya dan tidak pernah diurus dengan baik.


Peristiwa Penting Sebelum Timor Timur Berintegrasi ke Indonesia

Gagasan mengenai integrasi Timor Timur ke wilaya Indonesia tidak mendapat dukungan penuh dari rakyatnya. Berikut ini adalah peristiwa-peristiwa penting sebelum Timor Timur resmi berintegrasi ke Indonesia:

  1. Pada tanggal 4 November 1974 terjadi pergantian Gubernur dari Fernando Alves Aldelia kepada Kolonel Lemos Pires. Kebijakan yang dikeluarkan Pires selalu senderung ke Partai Fretelin, sehingga jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan didominasi oleh Partai Fretelin. Disamping itu, Fretelin bertindak kersa terhadap pendukung UDT dan Apodeti sehingga sekitar 50.000 orang melarikan diri ke Indonesia.

  2. Pada tanggal 27 Mei 1975 terjadi perubahan nama  dari UDT menjadi MAC yaitu Movimento Anti Comunistis dan bergabung dengan Apodeti, Kota dan Trabalista untuk melawan Fretelin.

  3. Pada tanggal 5 November 1975, di Timor Timur berhasil dilakukan perundingan antara Indonesia, Portugis, dan Roma yang menandatagani  sebuah dokumen berupaMemorandum of Understanding sehingga Negara Portugis tidak bias hanya mengakui satu partai saja.

  4. Pada tanggal 28 November 1975, Frtelin mengeluarka proklamasi Balibo yang berisi terbentuknya Negara Republik Demokrasi Timor Timur dengan presidennya Xavier de Amaral. pembentukan Negara Republik Demokrasi Timor Timur itu dilakukan sepihak dari Fretelin sehingga hal itu ditentang oleh partai lainnya seperti Apodeti, Kota, UDT dan Trabalista. Dampak dari dikeluarkannya proklamasi aBalibo adlah terjadinya perang saudara di Timor Timur, sehingga banyak penduduk Timor Timur yang melarika diri ke Indonesia. Fretelin banyak melakukan pembamtaian dan kekerasna yang mendapat bantuan persenjataan dari Portugis. Melihat kondisi di Timor Timur yang semakin genting, menyebabkan pemimpin UDT-MAC mendesak pemerintah Indonesia menerima Timor Timur sebagai provinsi ke-27. Mereka membuat deklarsi penggabungan Timor Timur Ke Indonesia yang didukung Oleh Apodeti, Kota dan Trabalista. Usaha mereka untuk melawan Fretlin diwujudkan dengan membentuk pemerintahan sementara timor Timur.

  5. Pada tanggal 17 Desember 1975. Pemerintahan sementara Timor TImur dipimpin oleh Arnoldo  Reis Araujo dan wakilnya Lopez de Cruz yang berkedudukna di Dili. Setelah PSTT terbentuk, maka dibentuk lembaga lain yaitu DPR sebagai lembaga legislative. Kedua lembaga pemerintahan tersebut dibentuk denagn tujuan sebagai alat penyelenggara pemerintahan dan sebagai wadah untuk menampung seluruh aspirasi rakyat secara objektif.

  6. Pada tanggal 3 Mei 1976, berhasil diadakan siding paripurna DPR Timor Timur yang diikuti oleh 13 kabupaten yang dapat menghasilkan Petisi Integrasi Timor Timur. Akhirnya pada tanggal 17 Juli 1976 secara resmi Timor Timur  berintegrasi ke Indonesia menjadi bagian provinsi Indonesia yang ke 27 dengan ibukotanya Dili dan dipimpin oleh Arnaldo de Reis arujo yang menjadi Gubernur Timor Timur yang pertama sedangkan wakilnya adalah Fransisico Xavier Lopez de Cruz. Dasar pengesahan Timor Yimur menjadi bagian dari wilayah RI adalah Undang-Undang No.7 tahun 1976 dan diperkuat dengan Tap MPR No.VI/MPR/1978. Integrasi Timor TImur ke Indonesia mendapat simpati dari Negara asig seperti Amerika Serikat ynag diwujudkan dengan memberikan bantuan modal untk kemajuan Timor Timor sebasar 951 dollar melalu IGGI dan Australia mengakui secara De jure bahwa Timor Timur merupakan Bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Artikel Terkait:  Agresi Militer Belanda 2

Kondisi Timor Timur Setelah Integrasi Ke Indonesia

Integrasi Timor Timur ke Indonesia dalam perkembangannya lebih banyak menyusahkan pemerintahan Indonesia, sebab rakyat Timor Tmur memiliki latar belakang berbeda, sehingga setiap pemerintahan Indoneisa mengeluarkan kebijakan-kebijakannya, baik di sektor politik, ekonomi, maupun social budaya menimbulkan masalah-masalah baru dalam masyrakat yang menggangggu keamanan dan kestabilan politik.

Situasi tersebut dimanfaatkan oleh pengikut Fretelin di luar negeri untuk mencari dukungan dengan mengumumkan adanya pelanggaran HAM yag dilakukan oleh Jose ramos Horta. Namun demikian, pemerintahan Indonesia berupaya membenahi dan menata kembali kehidupan masyrakat Timor Timur agar lebih baik dan sejajar dengan provinsi-provinsi lainnya yang ada di Indonesia. Perubahan dilakukan oleh pemerintah Indonesia menyangkut segala bidang kehidupan yaitu:


  1. Bidang Pertanian

Ada beberapa perubahan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian yaitu:

  • Pembangunan saluran-saluaran irigasi.
  • Pembukaan lahan pertanian yang baru.
  • Mendirikan Badan Unit Desa (BUD) dan Kopersai Unit Desa ( KUD).
  • Memberikan penyuluhan kepada para petani tentang cara bertani.

  1. Bidang transportasi digunakan untuk meningkatkan saran perhubungan dengan cara

  • Pemerintah membangun jalan dan jembatan.
  • Membuat rute angkutan umum.
  • Membangun lapangan terbang.
  • Memperbaiki pelbuhan laut.

  1. Bidang Kesehatan

  • Membangun beberapa rumah sakit dan puskesmas.
  • Membangun pos pelayan terpadu di setiap desa atau kelurahan.

  1. Bidang Pendidikan

  • Membangun berbagai sarana pendidikan.
  • Membangun gedung-gedung sekolah dan Universitas Cendrawasih.
  • Membangun lembaga-lembaga penelitian dan pelatihan.
  • Mengirimkan beberapa guru dari Jawa.

Usaha pemerintah Indonesia untuk memajukan Prvinsi Timor Timur tidak diimbangi dengan pemberian kebebasan rakyat dalam menyalurkan pendapatnya, sehingga kebebasan untuk berbicara diabaikan oleh pemerintahan Indonesia. Akibatnya, dalam masyarakat muncul konflik antara pendukung integrasi dengan antiintegrasi. Namun setelah berakhirnya perang dingin yang dimenangkan oleh Amerika serikat akibat keruntuhan Uni Soviet, integarsi Timor Timur dipertanyakan oleh Amerika Serikat dan Australia  yang semula mendukung integrsi Timor Timur ke Indonesia. Mereka menekan Indonesia untuk melakukan referendum.


Faktor Penyebab Lepasnya Timor Timur dari Indonesia

Berikut ini terdapat beberapa penyebab lepasnya timor timur dari indonesia, yaitu sebagai berikut:

  • Tidak terpenuhinya hak-hak dasar rakyat seperti kesejahteraan, keadilan, keamanan, pendidikan dan kesehatan. Belum lagi minimnya sarana pendidikan, kesehatan maupun transportasi disana. Perkara inilah yang membuat saudara-saudara kita di Timor Timur tertarik dengan ide kemerdekaan.
  • Lemahnya kesadaran politik masyarakat. Ide-ide disintegarsi merupakan alat permainan Negara-negara kapitalis penjajah. Yang diuntungkan dari disintergasi adalah Negara-negara penjajah. Karena itu, meminta bantun kepada Negara kapitalis penjajah sesungguhnnya bukanlah solusi, tetapi justru akan menimbulkan penderitaan baru.
Artikel Terkait:  Pertempuran Medan Area

Upaya Pemerintah Indonesia dalam Mempertahankan Timor Timur

Berikut ini terdapat beberapa upaya pemerintah indonesia dalam mempertahankan timor timur, yaitu sebagai berikut:

  1. Otonomi luas yang dibrikan pada Timor Timur.
  2.  Kebebasan berupa jejak pendapat bagi masyarakat Timor Timur untuk tetap memilih menjadi bagian Indonesia ataukah memisahkan diri dan merdeka.
  3. Kebijakan B.J Habibie  dengan memberiakan opsi referendum untuk mencapai solusi final atas masalah Timor Timur.

Munculnya tekanan-tekanan dari masyararakat Internasional menanggapi kasus-kasusyang terjadi di Timor Timur itu memaksa Indonesia untuk mengeluarkan kebijakan guna mengakomodasi aspirasi masyarakat Timor Timur. Tekanan ini juga mendorong pemerintah Indonesia untuk membahas masalah ini ke tingkat Internasional. Akhirnya pada juni 1998, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memberikan status khusus berupa otoomi luas kepada Timor Timur.

Usulan Indonesia itu disampaikan kepada sekjen PBB. Sebagai piha selanjutnya, PBB pun mengadakan pembicaraan segitiga antara Indonesia, Portugal, dan PBB. Selama pembicaraan ini , masih terjadi kerusuhan antara piha pro kemerdekaan dan pro integrasi di Timor Timur. Kerusuhan ini semakin menambah kecaman dari masyarakat Inetrnasional, khususnya dari Negara-negara Barat, yang merupakan sasran utama speech act dalam usaha sekuritisasi kasus Timor Timur.

Berangkat dari pembicaraan tiga pihak serta kecaman semakin keras, dari dunia Internasional, Indonesia memutuskan untuk melaksanakan jajak pendapat rakyat Timor Timur dilakukan secara langsung. Menanggapi keputusna Indonesiatersebut, pihak-pihak yang berda dalam pembicaraan segitiga diatas menyepakatiPersetujuan New York ynag mencakup masalah teknis dan subtansi jajak pendapat.jajak pendapat pun berakhir di pihak pro kemerdekaan Timor Timur.

Dengan kemenangannya ini, Timor Timur meraih sebuah kedaulatan menjadi sebuah Negara. Kedaulatan negara merupakan satu hal yang selama ini dikejar oleh pihak Timor Timur. berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Indonesia, yang dibuktikan oleh Peristiwa Santa Cruz menjadi batu loncatan bagi usaha sekuritisasi perjuangan meraih kembali kedaulatan Timor Timur.

Kunci dari berhasilnya perjuangan meraih kemerdekaan Timor Timur adalah dukungan internasional. Oleh karena itu sekuritisasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan oleh Timor Timur. Berbagaispeech act telah dilakukan oleh securitizing actor untuk meraih dukungan internasional. Usaha sekuritisasi ini mencapai keberhasilannya tidak hanya saat Timor Timur merdeka dari Indonesia, namun juga saat sejumlah negara mulai mendukung perjuangan kemerdekaan Timor Timur.

Pada HUT ke-10 The Habibie Center, mantan Presiden BJ Habibie menyatakan Timor Leste tidak pernah masuk Proklamasi RI. Alasannya, karena yang diproklamasikan adalah Hindia Belanda (Kompas, 9/11/2009). Pernyataan ini patut pula kita salami  karena terkait masa lalu Indonesia yang secara historis banyak menyimpan anakronisme yang menyamarkan beragam fakta. Timor Leste adalah contoh. Semula negeri itu dianggap berintegrasi ke NKRI sebagai Timor Timur. Ternyata bekas koloni Portugis itu dianeksasi melalui semacam invasi militer tahun 1975.

Dinamika politik dalam negeri Indonesia telah berubah secara dramatis dengan jatuhnya Pemerintahan mantan Presiden Soeharto. Di bulan Januari 1999, diumumkan bahwa Indonesia akan menawarkan otonomi kepada Timor Timur. Jika rakyat Timor Timur menolak tawaran ini, maka Indonesia akan menerima pemisahan diri Timor Timur dari Republik Indonesia.

Pada tanggal 5 Mei 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia dan Portugis menandatangani Perjanjian Tripartit yang menyatakan bahwa PBB akan menyelenggarakan jajak pendapat di Timor-Timur. Rakyat diminta memilih apakah Timor Timur tetap menjadi bagian dari Indonesia ataukah Timor Timur menjadi negara merdeka. Habibie mengeluarkan pernyataan pertama mengenai isu Timor Timur pada bulan Juni 1998 dimana ia mengajukan tawaran untuk pemberlakuan otonomi seluas-luasnya untuk provinsi Timor Timur. Proposal ini, oleh masyarakat internasional, dilihat sebagai pendekatan baru.

Di akhir 1998, Habibie mengeluarkan kebijakan yang jauh lebih radikal dengan menyatakan bahwa Indonesia akan memberi opsi referendum untuk mencapai solusi final atas masalah Timor Timur.

Beberapa pihak meyakini bahwa keputusan radikal itu merupakan akibat dari surat yang dikirim Perdana Menteri Australia John Howard pada bulan Desember 1998 kepada Habibie yang menyebabkan Habibie meninggalkan opsi otonomi luas dan memberi jalan bagi referendum. Akan tetapi, pihak Australia menegaskan bahwa surat tersebut hanya berisi dorongan agar Indonesia mengakui hak menentukan nasib sendiri (right of self-determination) bagi masyarakat Timor Timur.

Artikel Terkait:  Tokoh-Tokoh Sejarah Pada Masa Hindu

Namun, Australia menyarankan bahwa hal tersebut dijalankan sebagaimana yang dilakukan di Kaledonia Baru dimana referendum baru dijalankan setelah dilaksanakannya otonomi luas selama beberapa tahun lamanya. Karena itu, keputusan berpindah dari opsi otonomi luas ke referendum merupakan keputusan pemerintahan Habibie sendiri.

Aksi kekerasan yang terjadi sebelum dan setelah referendum kemudian memojokkan pemerintahan Habibie. Legitimasi domestiknya semakin tergerus karena beberapa hal. Pertama, Habibie dianggap tidak mempunyai hak konstitusional untuk memberi opsi referendum di Timor Timur karena ia dianggap sebagai presiden transisional. Kedua, kebijakan Habibie dalam isu Timor Timur merusakan hubungan saling ketergantungan antara dirinya dan Jenderal Wiranto, panglima TNI pada masa itu.

Di hari-hari jatuhnya Suharto dari kursi kepresidenannya, Jenderal Wiranto dilaporkan bersedia mendukung Habibie dengan syarat Habibie mengamankan posisinya sebagai Panglima TNI. Sementara itu, Habibie meminta Wiranto mendukung pencalonan Akbar Tanjung sebagai Ketua Golkar pada bulan Juli 1998. Hal ini cukup sulit bagi Wiranto karena calon lain dalam Kongres Partai Golkar adalah Edi Sudrajat yang didukung oleh Try Sutrisno, kesemuanya adalah mantan senior Jenderal Wiranto.

Namun Wiranto tidak memiliki pilihan lain dan menginstruksikan semua pimpinan TNI di daerah untuk mendorong semua ketua Golkar di daerah untuk memilih Akbar Tanjung Habibie kehilangan legitimasi baik dimata masyarakat internasional maupun domestik. Di mata internasional, ia dinilai gagal mengontrol TNI, yang dalam pernyataan-pernyataannya mendukung langkah presiden Habibie menawarkan refendum, namun di lapangan mendukung milisi pro integrasi yang berujung pada tindakan kekerasan di Timor Timur setelah referendum.

Di mata publik domestik, Habibie juga harus menghadapi menguatnya sentimen nasionalis, terutama ketika akhirnya pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin Australia masuk ke Timor Timur. Sebagai akibatnya, peluang Habibie untuk memenangi pemilihan presiden pada bulan September 1999 hilang. Sebaliknya, citra TNI sebagai penjaga kedaulatan territorial kembali menguat. Padahal sebelumnya peran politik TNI menjadi sasaran kritik kekuatan pro demokrasi segera setelah jatuhnya Suharto pada bulan Mei 1998.

Tanggal 30 Agustus merupakan tanggal yang sangat sakral dalam dinamika perpolitikan Negara yang seumur jagung ini. Pada hari itu diadakan jajak pendapat di Timor Leste (pada saat itu masih bernama Timor Timur). Jajak pendapat inilah yang nantinya berujung pada kemerdekaan (bekas) provinsiTimor Timur ini.

Pada akhirnya, hasil jajak pendapat tersebutlah yang dapat menjawab nasib rakyat Timor Leste selanjutnya. Sebagian besar rakyat Timor Timur lebih memilih untuk merdeka (78.5%). Pengumuman hasil pemilihan umum tersebut diikuti dengan kekerasan yang meluas oleh unsur-unsur pro-integrasi.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pada akhirnya, pasukan Australia lah yang menjadi pahlawan dalam kasus ini. Australia telah memperhitungkan semua ini secara cermat dan tepat. Australia memainkan peranan pokok dalam memobilisasi tanggapan internasional terhadap krisis kemanusiaan yang membayang nyata. Pasukan penjaga perdamaian yang dipimpin Australia masuk ke Timor Timur.

Jakarta menyetujui keterlibatan angkatan internasional pemilihara keamanan di kawasan ini. Australia diminta oleh PBB untuk memimpin angkatan tersebut, dan menerima tugas ini. Kekuatan internasional di Timor Timur atau International Force in East Timor (disingkat INTERFET) telah berhasil dikirim ke Timor Timur dan menjalankan tugasnya untuk mengembalikan perdamaian dan keamanan di kawasan tersebut. Pada tanggal 20 Oktober, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mencabut keputusan penyatuan Timor Timur dengan Indonesia.


Daftar Pustaka:

  1. Downer, Alexander (Menteri Luar Negeri Australia). 2000. East Timor – looking back on 1999Australian Journal of International Affairs, vol.54/1 , hal.5.
  2. Richburg, Keith. 1999. Seven days in May that toppled a titan: back-room intrigue led to Suharto’s fall
  3. Aspinall, E., Van Klinken, G., Feith, H. (eds), The last days of President Suharto(Monash University: Monash Asia Institute,  hal.70.

Demikian Penjelasan Pelajaran IPS-Sejarah Tentang Integrasi Timor Timur: Sejarah, Peristiwa, Kondisi, Faktor & Upaya

Semoga Materi Pada Hari ini Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi, Terima Kasih !!!


Baca Artikel Lainnya: