Latar Belakang Perjanjian Renville

Assalammualaikum, Selamat datang di Kelas IPS. Disini Ibu Guru akan membahas tentang pelajaran Sejarah yaitu Tentang “Perjanjian Renville“. Berikut dibawah ini penjelasannya:

Tokoh-Perjanjian-Renville

Latar Belakang Perjanjian Renville

Pada dasarnya perundingan Renville adalah perundingan yang dilaksanakan antara pihak delegasi Indonesia dengan pihak delegasi Belanda. Yang di mana tujuan awal diadakannya perundingan ini adalah guna menyelesaikan segala pertikaian dan sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 21 Juli 1947 telah terjadi suatu peristiwa berupa penyerangan yang tengah dilakukan Belanda terhadap Indonesia, yang di mana penyerangan tersebut terkenal dengan Agresi Militer Belanda Pertama, yang berlangsung dari tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan 4 Agustus 1947.

Mengetahui peristiwa (penyerangan yang tengah dilakukan Belanda terhadap Indonesia), di luar negeri, agresi Belanda ini mendatangkan reaksi keras. Wakil-wakil India dan Australia di PBB mengajukan usul agar soal Indonesia dibahas dalam Dewan Keamanan. Akhirnya Dewan Keamanan PBB pada tanggal 1 Agustus 1947 memerintahkan kedua belah pihak untuk menghentikan tembak-menembak.

Dalam persidangan tersebut, Indonesia mengutus Sutan Sjahrir dan Haji Agus Salim. Pada tanggal 4 Agustus, Republik Indonesia dan Belanda mengumumkan penghentian tembak-menembak. Dengan pengumuman gencatan senjata pada tanggal 4 Agustus, secara resmi berakhirlah Agresi Militer Belanda yang pertama.

Dewasanya, jika kita melihat kembali penyebab adanya Agresi Militer Belanda Pertama ini, tidak lain disebabkan karena terdapat suatu perselisihan pendapat sebagai akibat perbedaan penafsiran ketentuan-ketentuan dalam persetujuan Linggajati. Di mana Belanda tetap mendasarkan tafsirannya pada pidato Ratu Wilhelmina tanggal 7 Desember 1942 bahwa Indonesia akan dijadikan anggota Commonwealth dan akan berbentuk federasi, sedangkan hubungan luar negerinya diurus Belanda.

Belanda juga menuntut agar segera diadakan gendar-merie bersama. Karena keinginan Belanda yang dinilai sangat merugikan pihak Indonesia, ada sebagian hal yang tidak Indonesia setuju terkait dengan keinginan Belanda tersebut, yaitu “menyelenggarakan keamanan dan ketertiban bersama, termasuk daerah-daerah Republik yang memerlukan bantuan Belanda (gendarmerie bersama).”

Mengetahui penolakaan yang tengah diberikan Indonesia terhadap keinginan Belanda, maka sehari sebelum dilaksanakannya Agresi Belanda Pertama pada tanggal 21 Juli 1947, pada tanggal 20 Juli 1947 (tepat satu hari sebelumnya) Belanda menyatakan bahwa Belanda telah tidak terikat dengan perjanjian Linggajati yang tengah disepakatinya pada tanggal 25 Maret 1947.

Maka sehari setelah menyatakan perihal ketidak terikatan atas perjanjian Linggajati, maka keesokan harinya tepat pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan serentak terhadap daerah-daerah Republik, dan serangan militer ini dikenal sebagai Agresi Militer Belanda 1. Untuk mengawasi pelaksanaan penghentian tembak menembak dan mencari penyelesaian sengketa secara damai, Dewan Keamanan PBB membentuk sebuah Komisi Jasa Baik, yang kemudian dikenal sebagai Komisi Tiga Negara (KTN).

Di mana tugas utama KTN ini adalah membantu menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda guna mencapai suatu kedamaian. Adapun negara-negara yang termasuk ke dalam anggota KTN diantaranya adalah Belgia, Australia, dan Amerika Serikat. Wakil Belgia dalam KTN adalah Paul Van Zeeland, Wakil Australia dalam KTN adalah Richard Kirby, dan Wakil Amerika Serikat dalam KTN adalah Dr. Frank Graham.

Pada awalnya masalah yang timbul dalam menghadapi persoalan yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda adalah mengenai tempat dilaksanakannya kembali suatu perundingan baru. Belanda mengusulkan tempat perundingan di Jakarta, namun ditolak oleh Republik Indonesia yang menginginkan suatu tempat yang berada di luar daerah kependudukan. Lalu atas usul KTN, perundingan dilakukan di atas sebuah kapal pengangkut pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat “USS Renville”.

Perundingan ini akhirnya berhasil dimulai, yaitu pada tangal 8 Desember 1947 di atas Kapal Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi Republik Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Sjarifuddin, sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjoojoatmodjo, seorang Indonesia yang memihak Belanda.  Meskipun sudah tercapai persetujuan di atas Kapal Renville, tembak-menembak belum juga berhenti sementara KTN praktis tidak berdaya.

Pada tanggal 9 Januari 1948, Belanda menyampaikan ultimatum kepada Republik Indonesia untuk segera mengosongkan sejumlah daerah yang luas dan menarik TNI dari daerah-daerah gerilya ke Yogyakarta. Dan di dalam suasana seperti itu, perjanjian Renville akhirnya ditandatangani tepat pada tanggal 17 Januari 1948, disusul dengan instruksi penghentian tembak-menembak pada tanggal 19 Januari 1948.


Tokoh Perjanjian Renville

Yang hadir pada perundingan diatas kapal Renville ialah sebagai berikut:

  1. Frank Graham “ketua”, paul van Zeeland “anggota” dan Richard Kirby “annggota” sebagai mediator dari PBB.
  2. Delegasi Indonesia Republik Indonesia diwakili oleh Amir Syarifuddin “ketua”, Ali Sastroamidjojo “anggota”, Haji Agus Salim “anggota”, Dr. J. Leimena “anggota”, Dr. Coa Tik len “anggota” dan Nasrun “anggota”.
  3. Delegasi Belanda diwakili oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo “ketua”, Mr. H.A.L van Vredenburgh “anggota”, Dr.P.J.Koets “anggota” dan Mr. Dr. Chr. Soumokil “anggota”.
  4. Belanda berdaulat atas Indonesia sebelum Indonesia mengubah menjadi RIS (Republik Indonesia Serikat).

Isi Perjanjian Renville

Untuk melaksanakan tugas yang dibebankan oleh dewan keamanan PBB, dalam pertemuannya di Sidney pada tanggal 20 oktober 1947 KTN memutuskan bahwa tugas mereka di Indonesia adalah untuk membantu menyelesaikan sengketa antara Republik Indonesia dan Belanda dengan cara damai. Kemudian KTN berusaha mendekatkan kedua belah pihak guna menyelesaikan persoalan-persoalan militer dan politik yang dapat memberikan dasar bagi perundingan selanjutnya. Diambil pula sikap bahwa dalam masalah militer KTN akan mengambil inisiatif, sedangkan untuk pemecahan masalah-masalah politik KTN hanya memberikan usul.

Artikel Terkait:  Kerajaan Ternate

Perundingan antara Belanda dengan Indonesia akhirnya berhasil dimulai, yaitu pada tanggal 8 Desember 1947 diatas kapal Renville yang berlabuh di Teluk Jakarta. Delegasi dari Indonesia dipimpin oleh Mr. Amir Syarifuddin (lahir di Medan, Sumatera Utara, 27 April 1907 – meninggal di Surakarta, Jawa Tengah, 19 Desember 1948 pada umur 41 tahun) adalah seorang tokoh Indonesia, mantan menteri dan perdana menteri pada awal berdirinya negara Indonesia. Sedangkan delegasi Belanda dipimpin oleh R. Abdulkadir Widjojoatmodjo, seorang Indonesia yang memihak kepada Belanda. Setelah diadakan serangkaian pendekatan lagi, perundingan akhirnya menerima saran-saran KTN, yang pokok-pokoknya adalah:

  • Segera dikeluarkan perintah penghentian tembak-menembak di sepanjang “Garis van Mook”.
  • Penghentian tembak-menembak segera diikuti dengan perjanjian perletakan senjata dan pembentukan daerah-daerah kosong militer (demiliterized zones).

Pemerintah RI dan Belanda sebelumnya pada 17 Agustus 1947 sepakat untuk melakukan gencatan senjata hingga ditandatanganinya Persetujuan Renville, tapi pertempuran terus terjadi antara tentara Belanda dengan berbagai laskar-laskar yang tidak termasuk TNI, dan sesekali unit pasukan TNI juga terlibat baku tembak dengan tentara Belanda, seperti yang terjadi antara Karawang dan Bekasi . Perundingan-perundingan terus dilakukan sehingga sampai akhirnya tercapai suatu persetujuan yang dikenal sebagai “Perjanjian Renville”.

Namun meskipun sudah tercapai persetujuan diatas kapal Renville, tembak-menembak belum juga berhenti sementara KTN praktis tidak berdaya. Jadi disini dapat dikatakan bahwa Belanda tetap menyerang Indonesia walaupun dikeluarkan perintah penghentian tembak-menembak. Pada akhirnya tanggal 9 Januari 1948, Belanda menyampaikan ultimatum kepada Republik Indonesia untuk segera mengosongkan sejumlah daerah yang luas dan menarik TNI dari daerah-daerah geriliya ke Yogyakarta. Didalam suasana seperti itu perjanjian Renville akhirnya ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948, disusul dengan intruksi penghentian tembak-menembak pada tanggal 19 Januari 1948.

Perjanjian Renville terdiri dari:

  1. 10 pasal persetujuan gencatan senjata
  2. 12 pasal prinsip politik
  3. 6 pasal prinsip tambahan dari KTN

Isi Perjanjian Renville:

  • Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
  • Disetujuinya sebuah garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
  • TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Timur Indonesia di Yogyakarta

Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral, USS Renville, yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947 dan ditengahi oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Indonesia dan Belanda dipersilahkan memilih setiap perwakilan untuk KTN ini. Pemerintah Indonesia meminta Indonesia Australia menjadi anggota komisi, sementara Belanda meminta Belgia, dan kedua negara KTN ini meminta Amerika Serikat. Australia sendiri diwakili oleh Richard Kirby, Belgia oleh Paul van Zeenland dan Amerika Serikat oleh Dr. Frank Graham.

Usulan KTN pada tanggal 8 Desember 1947 dilaksanakan perundingan antara Indonesia dan Belanada diatas kapal renville yang sedang berlabuh di Jakarta. Delegasi Indonesia terdiri atas perdana menteri Amir Syarifudin, Ali Sastroamijoyo, Dr. Tjoa Sik Len, Moh. Roem, Haji Agus Salim, Narsun dan Ir. Juanda. Delegasi Belanda terdiri dari Abdulkadir Widjojoatmojo, Jhr. Van Vredeburgh, Dr. Soumukil, Pangran Kartanagara dan Zulkarnain. Ternyata wakil-wakil Belanda hampir semua berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang pro Belanda.

Dengan demikian Belanda tetap melakukan politik adu domba agar Indonesia mudah dikuasainya. Setelah selesai perdebatan dari tanggal 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948 maka diperoleh hasil persetujuan damai yang disebut Perjanjian Renville. Pasca perjanjian sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan enclave (kantong-kantong) yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar a.l.

Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, kemudian mendirikan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Hingga pada 7 Agustus 1949, di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia(NII).

Perundingan Renville merupakan sebuah perundingan antara Indonesia dan Belanda yang dilakukan setelah Agresi Militer Belanda I. Perundingan Renville berlangsung selama hampir satu bulan. Setelah itu adanya KTN yang menjadi penengah pada perundingan tersebut. Adapun anggota yang hadir dalam KTN tersebut yang diwakili oleh Richard Kirby dari Australia, Paul Van Zeeland dari Belgia, Frank Graham dari Amerika Serikat, sedangkan Indonesia diketuai oleh Amir Syarifuddin sementara belanda diketuai oleh R. Abdulkadir Wijoyoatmojo.


Hasil Perundingan Renville

Hasil dari perundingan Renville ini, antara lain sebagai berikut :

  1. Wilayah Indonesia diakui sebagai garis demarkasi (garis Van Mook) (Crayon Pedia). Garis Van Mook yaitu garis khayal yang dibuat oleh Van Mook sebagai batas wilayah kekuasaan Indonesia dan kekuasaan Belanda berdasarkan agresi militer Belanda I (Eryadi). Yang mana batas wilayahnya yang di mulai dari Sumatera Selatan, Jawa Barat sampai dengan wilayah Jawa Timur.
  2. Belanda tetap berdaulat atas seluruh wilayah Indonesia, sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang segera dibentuk.
  3. RIS mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negara Belanda dalam Uni Indonesia-Belanda.
  4. Republik Indonesia menjadi bagian dari Negara Republik Indonesia Serikat.
  5. Sebelum RIS terbentuk, Belanda dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada pemerintah federal sementara.
  6. Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah kantung harus ditarik ke daearh Republik Indonesia. Daerah kantung adalah daerah yang berada dibelakang garis Van Mook, yakni garis yang menghubungkan dua daerah terdepan yang di duduki oleh Belanda.
  7. Pada tanggal 12 Januari 1948 Perjanjian Renville ditandatangani.
Artikel Terkait:  Kerajaan Banten

Tujuan Perjanjian Renville

Berikut ini terdapat beberapa tujuan perjanjian renville, terdiri atas:


  • Tunjukkan pada dunia bahwa Republik Indonesia adalah negara kecil di wilayah Indonesia

Bagi Belanda, tujuan utama perjanjian Renville di Indonesia adalah untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Republik Indonesia hanyalah sebuah negara kecil di wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia sendiri masih di bawah pengaruh kolonialisme Belanda. Belanda ingin Indonesia mengubah bentuk negara kesatuan menjadi Republik Indonesia Serikat dengan Republik Indonesia sebagai salah satu bagian dari Republik Amerika Serikat yang terdiri dari negara-negara yang dibentuk oleh Belanda. Ini menunjukkan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak berarti bahwa pemerintah Indonesia dapat melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan Belanda. Belanda masih terus menempatkan Indonesia di bawah kekuasaannya. Meskipun pada awalnya Indonesia menyetujui pembentukan RIS, Indonesia mengalami pembubaran RIS.

Selain itu, setelah Agresi Militer Belanda I, Belanda telah menduduki sejumlah daerah yang akhirnya diklaim oleh Belanda. Belanda juga menetapkan batas yang jelas antara wilayah Indonesia dan wilayah Belanda dengan garis Van Mook. Nama Van Mook diambil dari nama Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menjabat pada saat itu, Hubertus Van Mook. Garis ini juga disebut garis status quo yang merupakan batas yang dikelilingi oleh wilayah tak bertuan yang berbatasan dengan wilayah Indonesia dengan Belanda. Garis Van Mook ini membuat wilayah Republik Indonesia menjadi semakin sempit.


  • Mendirikan negara Persemakmuran di Indonesia

Dengan perjanjian Renville, Belanda dalam langkah konkret untuk memecah belah persatuan dan integritas Indonesia. Belanda akan mengakui kedaulatan negara Indonesia hanya jika Indonesia menjadi persemakmuran Belanda yang pada awalnya disebut persatuan Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, meskipun Indonesia telah memperoleh kemerdekaannya, Belanda masih dapat mengendalikan persemakmuran Indonesia.

Selain itu, Belanda juga mendirikan negara boneka dari hasil pendudukan Belanda atas Agresi Militer Belanda I yang tidak termasuk dalam wilayah Republik Indonesia. beberapa negara yang didirikan oleh Belanda tergabung dalam BFO atau Bijeenkomst voor Federaal Overlag. Beberapa anggota serikat adalah Negara Madura, Negara Kalimantan Barat, Negara Sumatra Timur, dan Negara Jawa Timur. Negara-negara ini juga lebih menyukai urusan Belanda daripada Indonesia. ini secara alami membagi kesatuan dan integritas bangsa Indonesia dan membuatnya lebih mudah bagi Belanda untuk melakukan kontrol atas rakyat Indonesia.


  • Hentikan perselisihan setelah perjanjian Linggarjati

Untuk Indonesia, salah satu tujuan dari perjanjian Renville di Indonesia adalah untuk menyelesaikan masalah yang ada setelah pembatalan perjanjian Linggarjati dan meletusnya Agresi Militer Belanda I. Ini juga merupakan latar belakang Komisi Tiga Negara untuk mengadakan negosiasi melibatkan orang Indonesia dan Belanda. Salah satu masalah yang muncul adalah perebutan kekuasaan atas beberapa daerah di wilayah Indonesia. misalnya, dari hasil perjanjian Linggarjati, Indonesia secara hukum diakui memiliki wilayah yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatra. Namun, selama agresi militer Belanda I, beberapa bagian dari wilayah itu dikendalikan oleh Belanda dan mengklaim sebagai wilayah milik Belanda di mana Indonesia harus menarik pasukan militernya dari daerah-daerah ini. Wilayah ini termasuk Jawa Barat dan sebagian Sumatera.

Dengan perjanjian Renville, pemerintah Indonesia berharap untuk memperjelas status daerah-daerah ini. Indonesia juga berusaha memenangkan wilayah untuk menjadi wilayah Republik Indonesia. Namun, selama negosiasi yang sangat sulit, Indonesia masih belum bisa memenangkan wilayah tersebut. Sampai akhirnya perjanjian Renville ditandatangani pada 17 Januari 1948, wilayah Republik Indonesia dinyatakan hanya mencakup pulau Sumatra, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Ini tentu saja merupakan kerugian bagi Indonesia.


  • Hindari perang dan kerugian yang lebih besar

Tujuan lain dari perjanjian Renville di Indonesia untuk rakyat Indonesia sendiri adalah untuk menghindari perang yang lebih besar dari Agresi Militer Belanda I. Agresi militer pertama sudah merupakan kerugian besar bagi rakyat Indonesia. ini karena selain Indonesia kehilangan pasukan dan mengalami kehilangan negara, Indonesia juga kehilangan beberapa wilayah potensial.

Sebelum negosiasi untuk menghasilkan perjanjian Renville, Indonesia telah menerima masukan tentang proposal yang akan diajukan oleh Belanda dalam perjanjian. pihak Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh Bapak Amir Syarifuddin juga merasa bahwa perjanjian ini akan merugikan Indonesia. tetapi Indonesia tidak punya banyak pilihan karena jika negosiasi tidak dilakukan, kemungkinan Belanda akan kembali untuk menyerang Indonesia akan semakin besar. Oleh karena itu, perwakilan Indonesia sepakat untuk mengadakan negosiasi dengan tujuan menghindari perang dan memperbaiki situasi domestik di Indonesia.


Pasca Perjanjian Renville

Sebagai hasil Persetujuan Renville, pihak Republik harus mengosongkan wilayah-wilayah yang dikuasai TNI, dan pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi hijrah ke Jawa Tengah. Divisi ini mendapatkan julukan Pasukan Hijrah oleh masyarakat Kota Yogyakarta yang menyambut kedatangan mereka.

Tidak semua pejuang Republik yang tergabung dalam berbagai laskar, seperti Barisan Bambu Runcing dan Laskar Hizbullah/Sabillilah di bawah pimpinan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo, mematuhi hasil Persetujuan Renville tersebut. Mereka terus melakukan perlawanan bersenjata terhadap tentara Belanda. Setelah Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta, S.M. Kartosuwiryo, yang menolak jabatan Menteri Muda Pertahanan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, Menganggap Negara Indonesia telah Kalah dan Bubar, kemudian ia mendirikan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII).

Hingga pada 7 Agustus 1949, di wilayah yang masih dikuasai Belanda waktu itu, Kartosuwiryo menyatakan berdirinya Negara Islam Indonesia (NII). Akibat dari Perjanjian Renville itu pula, pasukan dari Resimen 40/Damarwulan, bersama batalyon di jajarannya, Batalyon Gerilya (BG) VIII Batalyon Gerilya (BG) IX, Batalyon Gerilya (BG) X, Depo Batalyon, EX. ALRI Pangkalan X serta Kesatuan Kelaskaran, dengan total pengikut sebanyak tidak kurang dari 5000 orang, juga Hijrah ke daerah Blitar dan sekitarnya. Resimen 40/Damarwulan ini kemudian berubah menjadi Brigade III/Damarwulan, dan batalyonnyapun berubah menjadi Batalyon 25, Batalyon 26, Batalyon 27.

Setelah keluarnya Surat Perintah Siasat No I, dari Panglima Besar Sudirman, yang mengharuskan semua pasukan hijrah pulang dan melanjutkan gerilya di daerah masing-masing, Pasukan Brigade III/Damarwulan, di bawah pimpinan Letkol Muhammad Sroedji ini, melaksanakan Wingate Action, dengan menempuh jarak kurang lebih 500 kilometer selama 51 hari

Artikel Terkait:  Tari Saman

Dampak Perjanjian Renville

Persetujuan ini lebih merugikan Republik Indonesia dibandingkan dengan persetujuan Linggarjati. Kedua belah pihak menuduh masing-masing melanggar perdamaian dan Indonesia menuduh Belanda mendirikan blokade dengan maksud memaksanya menyerah. Bulan Juli 1948, Komisi Jasa-jasa Baik, yang masih ada di tempat mengawasi pelaksanaan persetujuan itu, melaporkan bahwa Indonesia  mengeluh akan gencatan senjata yang berulang-ulang dan menempatkan Republik Indonesia pada kedudukan yang bertambah sulit.

Wilayah Republik Indonesia makin sempit, dikurung oleh daerah-daerah pendudukan Belanda. Kesulitan ditambah dengan blokade ekonomi yang dilakukan Belanda dengan ketat. Persetujuan menimbulkan reaksi keras di kalangan Republik Indonesia, dan kemudian mengakibatkan jatuhnya Kabinet Amir Sjarifuddin.

Selain itu juga penandatanganan naskah perjanjian Renville ini dapat menimbulkan akibat buruk bagi pemerintahan Republik Indonesia, antara lain sebagai berikut :


  • Indonesia Menjadi Negara Federasi

Dampak dari perjanjian Renville untuk Indonesia adalah bahwa bentuk negara dipaksa untuk berubah menjadi persatuan dari apa yang telah menjadi negara kesatuan. Pada awalnya Indonesia memproklamirkan dirinya sebagai negara kesatuan dengan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tetapi karena hasil negosiasi, Indonesia dibagi dan dibagi menjadi beberapa negara. Negara-negara tersebut tergabung dalam Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai bagian dari Persemakmuran Belanda. Perubahan bentuk pemerintahan ini adalah syarat yang diajukan oleh Belanda agar mereka mau mengakui kedaulatan Indonesia. Namun, ini berarti bahwa Indonesia tidak berdaulat penuh karena masih di bawah pemerintahan pemerintah kerajaan Belanda.


  • Sistem Pemerintahan dan Konstitusi Telah Berubah

Bukan hanya bentuk negara yang sedang mengalami perubahan, tetapi dampak dari perjanjian Renville juga mengakibatkan Indonesia harus mengubah sistem pemerintahan dan konstitusinya. Sistem presidensial yang sebelumnya digunakan harus berubah menjadi sistem parlementer, di mana presiden hanya kepala negara dan tidak lagi kepala pemerintahan.

Dalam sistem parlementer seorang perdana menteri akan memimpin pemerintahan. Sukarno terpilih kembali sebagai Presiden dan Amir Syarifuddin sebagai Perdana Menteri. Amir Syarifuddin sebelumnya memimpin kabinet transisi yang telah dibentuk karena kegagalan kabinet Syahrir setelah perjanjian Linggarjati. Setelah itu kabinet Amir Syarifuddin II dibentuk.


  • Reaksi yang Kuat dari Masyarakat

Rakyat menganggap kabinet yang baru dibentuk itu dianggap pro Belanda dan memberatkan rakyat sehingga banyak partai politik memprotes kebijakan pemerintah yang baru. Partai-partai politik bahkan menarik perwakilan mereka dari kabinet. Orang-orang menganggap bahwa Amir Syarifuddin telah menjual Indonesia ke Belanda sehingga kabinet tidak bertahan lama dan dibubarkan. Mandat Amir Syarifuddin dikembalikan kepada Presiden pada 23 Januari 1948.


  • Wilayah Indonesia Berkurang

Dampak dari perjanjian Renville untuk Indonesia sangat merugikan karena semakin mengurangi wilayah Republik Indonesia, bahkan wilayahnya lebih kecil daripada yang disepakati sebelumnya dalam perjanjian Linggarjati. Daerah sempit juga merupakan salah satu contoh dari hilangnya perjanjian Linggarjati. Sebelumnya dalam perjanjian Linggarjati, wilayah Indonesia termasuk Jawa, Sumatra dan Madura, setelah Renville benar-benar direduksi menjadi beberapa bagian dari Sumatra, Jawa Tengah dan Madura. Indonesia bahkan harus melepaskan wilayah yang sudah diduduki Belanda selama agresi militer Belanda I.


  • Ekonomi Indonesia Diblokir

Dampak dari perjanjian Renville membawa kesulitan baru bagi masyarakat Indonesia karena kondisi ekonomi Belanda terhambat oleh Belanda. Sebagai contoh, pendudukan Belanda di Jawa Barat sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi Indonesia. Belanda menekan bidang ekonomi sehingga para pejuang kesulitan menolak dan bersedia menyerah kepada mereka. Kondisi ini diperburuk karena selama masa transisi ke RIS Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Di Jawa, kekuatan Indonesia menyusut hampir sepertiga. Di Sumatra banyak daerah pertanian yang paling subur disita oleh Belanda, sehingga pemerintah Indonesia kekurangan hasil padi untuk puluhan kuintal.


  • Militer Indonesia Sedang Melemah

Melemahnya kekuatan pasukan Indonesia adalah dampak lain yang sangat merusak dari perjanjian Renville. Indonesia harus menarik pasukannya dari daerah-daerah yang merupakan bagian dari Belanda, dan juga menarik pasukannya dari daerah-daerah yang dihuni oleh warga sipil. Tetapi pasukan Indonesia tidak menyerah begitu saja. Diam-diam mereka masih gerilya. Pada bulan Februari 1948, Divisi Siliwangi pindah ke Jawa Tengah dan karena itu dijuluki Tentara Hijrah oleh orang-orang kota Yogyakarta. Perjalanan mereka dikenal sebagai Long March Siliwangi, sebuah perjalanan panjang dan melelahkan.


  • Pembentukan Negara Boneka

Dampak dari perjanjian Renville berhasil membuat wilayah Indonesia yang dulunya negara kesatuan terpecah. Belanda kemudian membentuk negara persemakmuran dengan nama BFO atau Bijeenkomst voor Federal Overlag dengan anggota Negara Madura, Negara Kalimantan Barat, Negara Sumatra Timur, dan Negara Jawa Timur. Mereka juga lebih menyukai Belanda daripada Indonesia, karena dijuluki negara boneka Belanda.


Daftar Pustaka:

  1. Ide Anak Agung Gde Agung (1973) Twenty Years Indonesian Foreign Policy: 1945-1965 Mouton & Co ISBN 979-8139-06-2
  2. Kahin, George McTurnan (1952) Nationalism and Revolution in Indonesia Cornell University Press, ISBN 0-8014-9108-8
  3. Reid, Anthony (1974). The Indonesian National Revolution 1945-1950. Melbourne: Longman Pty Ltd. ISBN 0-582-71046-4.
  4. Mertowijoyo, G, Indra (2015) Letkol Moch Sroedji, Jember Masa Perang Kemerdekaan.ISBN : 978-602-14969-2-3

Demikian Penjelasan Pelajaran IPS-Sejarah Tentang Tokoh Perjanjian Renville: Latar Belakang, Isi, Hasil, Tujuan, Pasca dan Dampak

Semoga Materi Pada Hari ini Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi, Terima Kasih !!!


Baca Artikel Lainnya: