Latar Belakang Berdirinya PBB

Assalammualaikum, Selamat datang di Kelas IPS. Disini Ibu Guru akan membahas tentang pelajaran Sejarah yaitu Tentang “Latar Belakang Berdirinya PBB“. Berikut dibawah ini penjelasannya:

Latar Belakang Berdirinya PBB

Latar Belakang Berdirinya PBB

Perdana Menteri Inggris Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat F.D Roosevelt mengadakan pertemuan di atas kapal Agusta di Teluk New Founland. Pertemuan tanggal 14 Agustus 1941, menghasilkan suatu piagam yang disebut Atlantic Charter.

Ada empat kesepakatan Atlantic Charter adalah sebagai berikut.

  1. Tidak dibenarkan adanya usaha perluasan wilayah
  2. Setiap bangsa berhak untuk menentukan nasibnya sendiri.
  3. Setiap bangsa mempunyai hak untuk ikut serta dalam perdagangan dunia
  4. Perdamaian dunia harus diciptakan agar hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan.

Kelanjutan dari keepakatan Atlantic Charter, diadakan konferensi di Dumbarton Oak (dekat Washington) tanggal 1 Januari 1942. Pertemuan tersebut menyepakati tentang pambentukan lembaga yang bertugas untuk menyeelesaikan konflik internasional. Presiden Amerika Serikat menamakan lembaga tersebut United Nations.

Tanggal 26 Juni 1945 diadakan konferensi di kota San Fransisco, Amerika Serikat. Pertemuan itu dihadiri oleh 50 negara disponsori oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan China. Dalam pertemuan tersebut telah berhasil merumuskan United Nations Charter (Piagam PBB) yang kelak akan menjadi landasan bagi kegiatan PBB.

Isi dari Piagam PBB adalah adanya pengakuan terhadap hak setiap bangsa untuk menetukan nasibnya sendiri. Pada tanggal 24 Oktober 1945, diadakan konferensi di San Fransisco untuk mengesahkan pendirian PBB. Tanggal tersebut di akui juga sebagi berdirinya PBB.


Tujuan PBB

Berikut ini terdapat beberapa tujuan pbb, antara lain:

  1. Memelihara perdamaian dan keamana internasional.
  2. Mengembangkanhubungan persaudaraan antarbangsa
  3. Mengadakan kerja sama internasional
  4. Sebagi pusat penyelarasn segala tindakan bersama terhadap Negara yang membahayakan perdamaian dunia

Asas PBB

Berikut ini terdapat beberapa asas PBB, antara lain:

  • Semua anggota mempunyai persamaan derajat dan kedaulatan.
  • Setiap anggota akan menyelesaikan segala persengketaan dengan jalan damai tanpa
  • membahayakan perdamaian, keamanan, dan keadilan.
  • Setiap anggota memberikan bantuan kepada PBB sesuai dengan Piagam PBB
  • PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri Negara anggotanya.
Artikel Terkait:  Latar Belakang Sarekat Islam

Badan-Badan Di Bawah PBB

Berikut ini terdapat beberapa badan-badan di bawah pbb, antara lain:


a. Majelis Umum (General Assembly)

Majelis umum berfungsi sebagai badan legislatif PBB yang anggotanya terdiri atas semua wakil Negara-negara anggota-anggota.sidang Majelis Umum berlangsung satu kali dalam satu tahun. Tugas Majelis Umum PBB (perserikatan bangsa-bangsa) adalah sebagai berikut:

  • Memajukan kerja sama internasional dalam bidang politik dan memajukan perkembangan hukum Internasional
  • Mamajukan kerja sama internasional dalam lapangan sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan Kesehatan.
  • Membantu pelaksaan hak asasi manusia dan kemerdekaan bagi semua bangsa di seluruh dunia.
  • Pembantukan anggaran belanja dan pendapatan PBB.

b. Dewan Keamanan (Security Council)

Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 anggota, yaitu anggota tetap yang memiliki hak veto (Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan China) dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum dengan masa jabatan dua tahun – Sejarah Berdirinya PBB. Hak veto adalah hak membatalkan keputusan

Tugas hak veto adalah :

  1. Memelihara perdamaian dunia dan keamanan internasional
  2. Menyelesaikan sengketa dengan cara damai
  3. Mengambil tindakan-tindakan terhadap Negara yang mengancam perdamaian dunia.
  4. Dewan Ekonomi dan Social (Economic and Social Council)

Dewan Ekonomi dan Sosial terdiri atas 27 anggota yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan tiga tahun. Tugas Dewan Ekonomi dan Sosial adalah sebagai berikut.

  • Mengadakan penyelidikan dan menyusun penyelesaian masalah ekonomi, social, pendidikan, dan kesehatan, di seluruh dunia.
  • Membuat rencana perjanjian tentang masalah tersebut dengan Negara-negara anggota untuk diajukan kepada Majelis Umum
  • Mengadakan pertemuan-pertemuan internasional tentang hal-hal yang termasuk tugas dan wewanangnya.

Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Ekonomi dan Sosial ini dibantu oleh badan-badan khusus, seperti berikut, seperti berikut:

  1. Food and Agriculture Organization (FAO) adalah organisasi pangan dan pertanian dunia.
  2. World Health Organization (WHO) adalah organisasi kesehatan sedunia.
  3. International Labour Organization (ILO) adalah organisasi buruh internasional.
  4. International Monetary Fund (IMF) adalah dana moneter internasional.
  5. International Atomic Energy Agency (IAEA) adalah badan tenga atom internasional.
  6. International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) adalah bbank international untuk pembangunan dan rekonstruksi.
  7. Universal Postal Union (UPU) adalah perhimpunan pos sedunia.
  8. International Telecommunication Union (ITU) adalah persatuan telekomunikasi internasional.
  9. United Nations High Commision for Refuges (UNHCR) adalah organisasi PBB yang mengurus masalah Pengungsi.
  10. United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESO) adalah organisasi PBB yang mengurus bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
  11. United Nations Children Fund (UNICEF) adalah badan PBB yang mengurusi anak-anak.
Artikel Terkait:  Pengertian Bela Negara

Dewan Perwalian (Trusteeship Council)

Dewan perwalian adalah suatu badan PBB yang bertugas mengawasi dan memajukan daerah perwaliannya. Dewan Perwalian mempunyai wewenangmempertimbangkan permohonan rakyat perwaliannya dan mengunjungi daerah perwaliannya.


Mahkamah Internasional (international Court of Justice)

Mahkamah internasional berkedudukan di Den Haag, Belanda. Badan ini mempunyai 15 orang hakim internasional yang berasal dari 15 orang hakim internasional yang berasal dari 15 negara anggota PBB, Sejarah Latar Belakang Berdirinya PBB. Tugas Mahkamah internasional adalah mengadili dan memutuskan perselisihan-perselisihan internasional, adat kebiasaan internasional, asas hokum yang berlaku bagi bangsa-bangsa yang beradab, yurisprundensi, serta pendapat-pendapat ahli hukum.


Sekretariat

Badan ini dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang diangkat oleh Majelis Umum atas dengan masa jabatan lima tahun. Sekretaris jenderal bertugas menyelenggarakan pekerjaan administrasi PBB.


Anggota PBB

PBB resmi berdiri pada 24 Oktober 1945, setelah ratifikasi Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Republik Tiongkok, Prancis, Uni Soviet, Britania Raya, dan Amerika Serikat) beserta mayoritas penanda tangan lainnya. Sebanyak 51 anggota asli (atau anggota pendiri) bergabung pada tahun tersebut, lima puluh di antaranya menandatangani Piagam tersebut pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional di San Francisco pada tanggal 26 Juni 1945, sementara Polandia, yang tidak hadir di konferensi tersebut, menandatanganinya pada tanggal 15 Oktober 1945.

Para anggota asli Perserikatan Bangsa-Bangsa tersebut adalah:

  1. Prancis
  2. Republik Tiongkok
  3. Uni Soviet
  4. Britania Raya
  5. Amerika Serikat
  6. Argentina
  7. Australia
  8. Belgia
  9. Bolivia
  10. Brasil
  11. Byelorusia (Belarusia)
  12. Kanada
  13. Chili
  14. Kolombia
  15. Kosta Rika
  16. Kuba
  17. Cekoslowakia
  18. Denmark
  19. Republik Dominika
  20. Ekuador
  21. Mesir
  22. El Salvador
  23. Ethiopia
  24. Yunani
  25. Guatemala
  26. Haiti
  27. Honduras
  28. India
  29. Iran
  30. Irak
  31. Lebanon
  32. Liberia
  33. Luksemburg
  34. Meksiko
  35. Belanda
  36. Selandia Baru
  37. Nikaragua
  38. Norwegia
  39. Panama
  40. Paraguay
  41. Peru
  42. Filipina
  43. Polandia
  44. Arab Saudi
  45. Afrika Selatan
  46. Suriah
  47. Turki
  48. Ukraina
  49. Uruguay
  50. Venezuela
  51. Yugoslavia

Di antara anggota-anggota asli tersebut, 49 anggota masih bertahan menjadi anggota PBB hingga saat ini, atau keanggotaannya di PBB diteruskan oleh negara penerusnya (selengkapnya lihat tabel di bawah). Contohnya, keanggotaan Uni Soviet yang dilanjutkan oleh Federasi Rusia setelah pembubarannya (lihat bagian Mantan anggota: Uni Republik Sosialis Soviet). Sementara dua anggota asli lainnya, Cekoslowakia dan Republik Federal Sosialis Yugoslavia (Yugoslavia), telah dibubarkan dan keanggotannya dalam PBB tidak diteruskan sejak tahun 1992 oleh satu negara penerus pun.

Artikel Terkait:  Latar Belakang Konferensi Asia-Afrika

Pada masa pendirian PBB, kursi Tiongkok di PBB diduduki oleh Republik Tiongkok, namun akibat hasil Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 2758 pada tahun 1971, kursi tersebut sekarang dipegang oleh Republik Rakyat Tiongkok (lihat bagian Mantan anggota: Republik Tiongkok (Taiwan)).

Sejumlah anggota asli belum berdaulat saat mereka bergabung dengan PBB, dan baru meraih kemerdekaan penuh pada masa-masa setelahnya:

  • Belarus (saat itu Republik Sosialis Soviet Byelorusia) dan Ukraina (saat itu Republik Sosialis Soviet Ukraina) sebelumnya sama-sama merupakan republik konstituen di Uni Soviet, hingga meraih kemerdekaan mereka secara penuh pada tahun 1991.
  • India (yang merupakan wilayah pada masa itu, sebelum terjadinya Pemisahan India, yang juga meliputi Pakistan dan Bangladesh pada saat ini) saat itu berada di bawah kekuasaan kolonial Inggris, sampai meraih kemerdekaan penuh pada tahun 1947.
  • Filipina (saat itu Persemakmuran Filipina) sebelumnya adalah sebuah persemakmuran dari Amerika Serikat, hingga meraih kemerdekaan penuh pada 1946.
  • Selandia Baru, meskipun berdaulat secara de facto pada masa itu, “baru mendapat kapasitas penuh untuk mengadakan hubungan luar negeri dengan negara-negara lain pada tahun 1947 saat negara tersebut mengesahkan Undang-Undang Adopsi Statuta Westminster 1947. Ini terjadi 16 tahun setelah Parlemen Inggris mengesahkan Statuta Undang-Undang Westminster pada tahun 1931 yang mengakui otonomi Selandia Baru. Jika mengikuti kriteria Konvensi Montevideo, Selandia Baru belum meraih status kenegaraan penuh secara de jure sampai tahun 1947.”

Demikian Penjelasan Pelajaran IPS-Sejarah Tentang Latar Belakang Berdirinya PBB: Tujuan, Asas, Badan & Anggota

Semoga Materi Pada Hari ini Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi, Terima Kasih !!!


Baca Artikel Lainnya: