Latar Belakang Revolusi Perancis

Assalammualaikum, Selamat datang di Kelas IPS. Disini Ibu Guru akan membahas tentang pelajaran Sejarah yaitu Tentang “Revolusi Perancis“. Berikut dibawah ini penjelasannya:

Penyebab-Revolusi-Perancis

Kronologi Revolusi Perancis

Di tengah-tengah krisis keuangan yang melanda Prancis, Louis XVI naik takhta pada tahun 1774. Pemerintahan Louis XVI yang tidak kompeten semakin menambah kebencian rakyat terhadap monarki. Didorong oleh sedang berkembangnya ide Pencerahan dan sentimen radikal, Revolusi Prancis pun dimulai pada tahun 1789 dengan diadakannya pertemuan Etats-Généraux pada bulan Mei. Tahun-tahun pertama Revolusi Prancis diawali dengan diproklamirkannya Sumpah Lapangan Tenis pada bulan Juni oleh Etats Ketiga, diikuti dengan serangan terhadap Bastille pada bulan Juli, Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada bulan Agustus, dan mars kaum wanita di Versailles yang memaksa istana kerajaan pindah kembali ke Paris pada bulan Oktober. Beberapa tahun kedepannya, Revolusi Prancis didominasi oleh perjuangan kaum liberal dan sayap kiri pendukung monarki yang berupaya menggagalkan reformasi.

Sebuah negara republik didirikan pada bulan Desember 1792 dan Raja Louis XVI dieksekusi setahun kemudian. Perang Revolusi Prancis dimulai pada tahun 1792 dan berakhir dengan kemenangan Prancis secara spektakuler. Prancis berhasil menaklukkan Semenanjung Italia, Negara-Negara Rendah, dan sebagian besar wilayah di sebelah barat Rhine, prestasi terbesar Prancis selama berabad-abad.

Secara internal, sentimen radikal Revolusi berpuncak pada naiknya kekuasaan Maximilien Robespierre, Jacobin, dan kediktatoran virtual oleh Komite Keamanan Publik selama Pemerintahan Teror dari tahun 1793 hingga 1794. Selama periode ini, antara 16.000 hingga 40.000 rakyat Prancis tewas.[2] Setelah jatuhnya Jacobin dan pengeksekusian Robespierre, Direktori mengambilalih kendali negara pada 1795 hingga 1799, lalu ia digantikan oleh Konsulat di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte pada tahun 1799.

Revolusi Prancis telah menimbulkan dampak yang mendalam terhadap perkembangan sejarah Modern. Pertumbuhan republik dan demokrasi liberal, menyebarnya sekularisme, perkembangan ideologi modern, dan penemuan gagasan perang total adalah beberapa warisan Revolusi Prancis.[3] Peristiwa berikutnya yang juga terkait dengan Revolusi ini adalah Perang Napoleon, dua peristiwa restorasi monarki terpisah; Restorasi Bourbon dan Monarki Juli, serta dua revolusi lainnya pada tahun 1834 dan 1848 yang melahirkan Prancis modern.


Situasi Sebelum Revolusi Perancis

Situasi Sebelum Revolusi Perancis

Berikut ini terdapat beberapa situasi sebelum revolusi perancis, yaitu sebagai berikut:


  1. Situasi Politik

Semenjak Prancis diperintah oleh Raja Louis XIV (1643–1715) kekuasanraja menjadi besar dan tidak terbatas. Rakyat harus tunduk kepada kekuasaan raja dan tidak boleh menentang terhadap apapun yang menjadi kebijakan raja. Rakyat juga tidak boleh mendapatkan pengaruh dari segi apapun yang dikhawatirkan akan menganggu jalannya pemerintahan raja baik dari pihak pemerintahan yang berperan sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Akhirnya terjadi pembubaran terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (Etats Generaux) yang dianggap mampu mengancam posisi raja yang apabila tetap dipertahankan. Dewan Perwakilan Rakyat pada saat itu dikhawatirkan akan menyampaikan opini publik mengenai raja Louis XIV yang bisa mengancam eksistensi nya dimana rakyat pada saat itu memang sangat membenci cara pemerintahannya yang dianggap telah menindas para rakyat kecil.

Berpegangan pada prinsip “L’État, c’est moi” (“Negara adalah saya”) Raja Louis XIV hidup dalam kemewahan dan kemegahan. Ia membangun Istana Versailles dengan menghabiskan biaya yang sangat besar. Padahal biaya itu diperoleh dengan memungut bermacam-macam pajak yang tinggi dari rakyat. Hal tersebut membuat rakyat menderita dan membenci pemerintahnya sendiri.

Berlanjut pada pemerintahan raja Louis XV, kekuasaan yang semakin menjadi-jadi ditambah pajak yang semakin mencekik rakyatnya menimbulkan rasa kebencian yang amat besar terhadap raja maupun kaum bangsawaan. Pada masa pemerintahan Raja Louis
XVI (1774–1793), raja sudah tidak memiliki gezag (kewibawaan) dan kekuatan lagi. Hal itu disebabkan raja tidak berhasil memperbaiki keadaan. Situasi demikian memberi peluang yang sangat baik untuk meletusnya suatu revolusi.


  1. Situasi Sosial Ekonomi

Masyarakat Prancis pada waktu itu terbagi menjadi tiga golongan:

  • Golongan I terdiri atas para bangsawan.
  • Golongan II terdiri atas ulama gereja/pendeta.
  • Golongan III terdiri atas rakyat biasa.

Dapat kita ketahui dengan jelas bahwa golongan nomor III lah yaitu golongan rakyat yang muncul menjadi golongan baru atau yang disebut dengan golongan Borjuis dan menjadi pelopor munculnya Revolusi Perancis.


Latar Belakang Revolusi Perancis

Berikut ini terdapat beberapa latar belakang revolusi perancis, yaitu sebagai berikut:


  1. Berkembangnya Paham Rasionalisme dan Aufklarung

Paham rasionalisme dan aufklarung berkembang di Eropa sekitar abad ke- 18 setelah adanya gerakan renaisans dan humanisme yang menentang kekuasaan kaum gereja.

Paham rasionalisme dan aufklarung (pencerahan) merupakan paham yang menganggap bahwa pikiran merupakan sumber segala kebenaran sehingga segala sesuatu yang tidak masuk akal dianggap tidak benar. Tokoh-tokohnya adalah Denis Diderot dan J. D’ Alembert yang membuat buku Encyclopedia, Montesquieu yang mengajarkan tentang trias politika, sertaVoltaire yang banyak menulis tentang kebebasan dan kemerdekaan.


  1. Berkembangnya paham Romantisme

Romantisme berkembang sekitar tahun 1750-an. Munculnya romantisme merupakan reaksi dari rasionalisme. Rasionalisme merupakan paham yang menjunjung tinggi perasaan dan menghargai naluri manusia. Peran paham ini terhadap meletusnya Revolusi Prancis terjadi ketika kaum rasionalis tidak berani lagi meneruskan perjuangan karena menurut penghitungan rasionalisme, revolusi tidak mungkin dapat diselesaikan. Tekad yang irasional dari rakyat Prancis inilah yang nantinya mampu mengepung Prancis dalam perang koalisi. Tokoh romantisme adalah J.J. Rousseau dengan karyanya yang terkenal berjudul Du Contract Social, yang artinya Perjanjian Masyarakat. Buku tersebut banyak mengulas tentang hak asasi manusia.


  1. Pengaruh Revolusi Amerika

Munculnya negara Amerika Serikat membawa pengaruh besar di Prancis. Bagi warga Prancis (terutama dari kalangan borjuis), peristiwa itu merupakan contoh bagaimana suatu negara seharusnya terbentuk. Negara seharusnya dibentuk dan diperintah oleh rakyat. Kenyataan itu meyakinkan warga Prancis bahwa gagasan Montesquieu, J.J Rousseau, serta Voltaire memang dapat diwujudkan dalam suatu negara demokrasi. Terinspirasi oleh keberhasilan Amerika, warga Prancis semakin bersemangat untuk berjuang demi kebebasan mereka.


  1. Ketidaksamaan dalam Sistem Feodalisme

Sistem feodalisme di Prancis membagi masyarakat menjadi tiga golongan yaitu sebagai berikut:

1) Golongan I : Golongan bangsawan dengan hak-hak istimewa dan memegang kekuasaan dalam pemerintahan.

2) Golongan II : Golongan ahli agama yang stia kepada raja.

3) Golongan III : Golongan dagang, pekerja, dan rakyat kecil.


  1. Pemerintahan di Prancis yang Buruk


Pemerintah di Prancis dilaksanakan dengan kekuasaan tunggal. Raja memerintah dengan tirani yaitu bertindak sewenang-wenang. Kepentingan raja diutamakan,sedangkan kepentingan rakyat dikesampingkan.

Artikel Terkait:  Pertempuran Puputan Margarana

  1. Adanya Kekosongan Kekuasaan (vacuum of power)

Kekosonggan kekuasaan karena di Prancis sering terjadi suksesi pemerintahan.


  1. Kekosongan Kas Negara

Sejak pemerintahan Raja Louis XVI, raja-raja Prancis suka berfoya-foya.Pada tahun 1789,ketika masa pemerintahan Louis XVI, beban negara sudah sangat berat dan diambang kebangkrutan. Pengeluaran negara tidak sebanding dengan pendapatan negara. Utang negara yang harus dibayarkan juga sangat besar.


Penyebab Revolusi Perancis

Penyebab Revolusi Perancis

Berikut ini terdapat beberapa penyebab revolusi perancis, yaitu sebagai berikut:


  • Pemerintahan Monarkhi Absolut

Pemerintahan absolut di Perancis diawali pada masa raja Henry IV Navare 1589-1610 dilanjutkan oleh Louis XIII sejak 1610-1643. Lous XIII didampingi Perdana Menteri Richellieu yang menyatakan “raja tak akan membagi otoritasnya dengan siapapun juga, termasuk para bangsawan tinggi”. Selain itu juga Perdana Menteri Kardinal Mazaru. Pengganti Louis XIII adalah Louis XIV yang memerintah paling absolut selama 72 tahun (1643-1715). Dalam memerintah, raja didampingi Perdana Menteri Kardinal Mazarin dan Menteri keuangan bernama Colbert.

Ciri-ciri pemerintahan Louis XIV adalah :

  1. Bergelar raja matahari (Le Roi Soleil)
  2. Menganggap dirinya wakil Tuhan di dunia (Le Droit Devine) sehingga rakyat harus tunduk.
  3. Semboyan “negara adalah saya” (Letat Eest Moi)
  4. Membangun istana Versailles yang megah seperti gambar di bawah ini.

– Memerintah tanpa konstitusi (UUD)

– Tidak ada pengawasan dari Parlemen karena Dewan Perwakilan Rakyat sudah dibubarkan oleh Lous XIII.

– Tidak ada kepastian hukum bagi seluruh warga dengan mudah orang yang dicurigai diberi Surat penangkapan (lettre de cachet) dan di penjara.

– Tanpa anggaran belanja yang pasti sehingga raja dan kerabat istana hidup berfoya-foya.

Raja berikutnya adalah Louis XV yang memerintah tahun 1715-1774. Pada masa pemerintahannya muncul banyak kritik dari para pemikir modern28 sejak tahun 1774 Louis XVI memerintah sampai terjadinya Revolusi perancis 1789.


  • Keadaan Masyarakat Feodalis

Sebelum meletusnya Revolusi Perancis tanggal 14 Juli 1789 masyarakat Perancis digolongkan menjadi 4 bagian yakni Raja dan bangsawan, Gerejawan kaum borjuis dan rakyat jelata yang pada umumnya adalah petani. Masing-masing golongan mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda.

  1. Terjadinya kesenjangan dan kecemburuan sosial Berbagai jenis pajak yang harus dibayar rakyat antara lain pajak tanah (taille), gandum (gabele), anggur (aide), penangkapan ikan dan lainlain. Rakyat dijadikan tunggangan danmemikul beban bagi kehidupan kaum bangsawandan gerejawan seperti tampak pada gambar kartun di samping Selain tekanan ekonomi masyarakan juga dihantui oleh berbagai hukuman.
  2. Golongan Gereja memiliki hak istimewa antara lain memungut pajak dari rakyat.
  3. Golongan borjuis umumnya adalah penduduk kota, terdiri dari pedagang kaya, pemilik modal yang banyak dibebani berbagai macam pajak.
  4. Rakyat jelata umumnya adalah petani-petani Rerancis waktu itu bertugas menggarap tanah milik golongan I (raja dan bangsawan) dan II (gerejawan). Mereka tidak dianggap dalam struktur masyarakat, tak memiliki hak pribadi sebagai manusia yang ada kewajiban.
  5. Terjadinya kesenjangan dan kecemburuan social Berbagai jenis pajak yang harus dibayar rakyat antara lain pajak tanah (taille), gandum (gabele), anggur (aide), penangkapan ikan dan lain-lain. Rakyat dijadikan tunggangan dan memikul beban bagi kehidupan kaum bangsawan dan gerejawan Selain tekanan ekonomi masyarakan juga dihantui oleh berbagai hukuman.

  • Munculnya Pendapat dari Ahli Pikir

  1. John Locke (1632-1704) dari Inggris. Ia menginginkan sebuah negara berbentuk kerajaan yang dibatasi Undang-undang Dasar (monarkhi Konstitusi). Ia juga membagi kekuasaan menjadi tiga bagian yakni legislatif (pembuat Undang-undang) eksekutif (pelaksana Undangundang dan Federatif (hubungan internasional).
  2. Bagaimanakah reaksi masyarakat terhadap kehidupan yang diatur secara absolut dengan sistem masyarakat Feodalis yang buruk? Pada abad 17- 18 muncullah pendapat para ahli fikir yang menganut aliran Rationalisme dan Romantisme yang mendorong gerakan menentang raja-raja absolut seperti yang dapat Anda pelajari pada uraian selanjutnya.
  3. Montesquieu 1689-1755 dari Perancis. Pendapatnya disebut Trias Politika karena membagi kekuasaan menjadi 3 lembaga yang terpisah yaitu legislatif (pembuat undang-undang).
  4. Jean Jacques Rousseau 1712-1778, seorang pemikir Perancis. Dalam buku “du Condtract Sosial“ yang artinya: Perjanjian Masyarakat, Rousseau mengatakan bahwa menurut kodratnya, manusia itu sama dan merdeka dalam mengatur kehidupannya. Masyarakat mengadakan perjanjian untuk membentuk pemerintahan yang menyelenggarakan ketertiban bagi masyarakat sehingga terjamin haknya. Jadi raja yang memerintah itu memegang kedaulatan dari rakyat.
  5. Sehingga dalam memerintah harus mendengarkan suara rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan (Vox Populi, Vox Dei) Gagasan Rousseau melahirkan paham demokrasi modern (dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat).

Jalannya Revolusi Perancis

Jalannya Revolusi Perancis

Berikut ini terdapat beberapa jalannya revolusi perancis, yaitu sebagai berikut:


  1. Etats Generaux

yaitu dibukanya kembali Dewan Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 5 Mei 1789. Dalam persidangan ternyata terjadi perselisihan antara golongan I dan II dengan golongan III mengenai permasalahan pengambilan suara. Pengaruh raja yang begitu lemah, menyebabkan raja tidak dapat mengatasi perselisihan tersebut. Akibatnya, golongan III semakin berani untuk tetap beroposisi dan rakyat pun semakin bertambah percaya diri.


  1. Assemblee Nationale

Pada tanggal 17 Juni 1789 wakil-wakil golongan III memproklamirkan Etats Generaux sebagai Assemblee Nationale (Dewan Nasional) yang merubah sidang golongan-golongan menjadi sidang seluruh rakyat tanpa golongan. Ini merupakan suatu revolusi, karena pada hakekatnya hal tersebut menunjukan perubahan suatu masyarakat yang feodalistis menjadi demokratis. Sehingga secara politis revolusi Perancis dimulai pada tanggal 17 Juni 1789, namun resminya revolusi tersebut jatuh pada tanggal 14 Juli 1789 dengan diserbunya penjara Bastile.


  1. Constituante

Pada tanggal 20 Juni 1789 Assemblee Nationale bersumpah bahwa mereka tidak akan bubar  sebelum Perancis mempunyai UUD dan mereka menamakan diri sebagai Constituante. Setelah itu, banyak diantara kalangan bangsawan dan agamawan yang menggabungkan diri kedalam Constituante tersebut. Perintah raja untuk membubarkan Constituante pun mengalami kegagalan. Pada tanggal 14 Juli 1789 rakyat Perancis menyerbu penjara Bastile yang merupakan lambang absolutisme monarchi karena didalamnya dipenjarakan para pemimpin rakyat yang dulu berani menentang kekuasaan dan kesewenangan pemerintah absolute monarchi.

Alasan penyerangan terhadap penjara Bastile tersebut adalah adanya kabar bahwa raja yang gagal membubarkan Constituante telah mengumpulkan tentara di sekitar Paris untuk menggagalkan revolusi.


  1. Legislatif

Setelah penyusunan UUD selesai, maka Konstituante bubar pada tahun 1791 dan digantikan dengan pemerintahan yang disebut Legislatif. Pada masa ini penuh dengan kekacauan karena terjadinya perebutan kekuasaan antara Kaum Borjuis (bangsawan baru) yang menginginkan Konstitusional Monarki dengan rakyat jelata yang menghendaki Negara Republik.


  1. Convention

Masa Convention dimulai dengan pertentangan antara kelompok Montagne dengan Gironde (kaum borjuis) mengenai Raja Louis yang telah melarikan diri dan di tangkap kembali. Montagne (rakyat) menginginkan agar raja dihukum karena telah menghianati sumpahnya terhadap UUD, sedangkan Gironde (kaum borjuis) menginginkan agar raja dipertahankan untuk mengendalikan rakyat yang mulai menampakkan sifat agresif. Namun, pertentangan kali ini dimenangkan oleh kelompok Montagne sehingga kerajaan dihapuskan dan diganti menjadi Republik (1792), kemudian Louis XVI dihukum mati.

Artikel Terkait:  Pertempuran Medan Area

  1. Directoire

Kembalinya pemerintahan borjuis dengan membagi kekuasaan eksekutif kepada lima orang directeur (1795-1799). Mereka lebih suka bekerja sama dengan pihak militer yang dipimpin oleh Napoleon, daripada dengan kaum Montagne yang merupakan kelompok rakyat jelata.


  1. Consulat

Sifat lemah dari pemerintahan Gironde yang korup dan tidak berwibawa menyebabkan rakyat menjadi apatis. Akhirnya pada tahun 1795 muncullah Napoleon Bonaparte sebagai seorang tokoh militer yang berani dan tangguh di medan pertempuran, sehingga militer Perancis menjadi sangat kuat dan ditakuti oleh musuh-musuhnya. Hal ini membuat rakyat Perancis menjadi segan dan mengagung-agungkan Napoleon.

Pada tahun 1799, setelah kembali dari Mesir, dengan kekuatan militer Napoleon berhasil membubarkan pemerintahan Directeur dan membentuk pemerintahan baru yang disebut Consulat. Pada hakekatnya Perancis bukan merupakan pemerintahan demokrasi, melainkan sebuah pemerintahan otokrasi yang dipimpin oleh Napoleon sebagai pucuk pimpinan pemerintahan Perancis. Sehingga berbagai kebijakan Negara ditentukan oleh Napoleon


Tokoh Revolusi Perancis

Berikut ini terdapat beberapa tokoh revolusi perancis, yaitu sebagai berikut:


TOKOH TAHUN JUDUL  BUKU INTISARI
John Locke

John Locke

(1685-1753) Two Treaties of Government. Mengumandangkan ajaran

Kedaulatan rakyat.

Montesquieu

Montesquieu

(1689–1755) L’es prit des Lois

(Jiwa Undang-

Undang) .

Teorinya tentang trias politika yakni tentang pemisahan kekuasaanantara legislative (pembuat undang-undang), eksekutif (pelaksana undang-undang),  dan Judikatif (pengatur pengadilan segenap
pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Hal ini semua dimaksudkan agar tidak terjadi sewenang-wenang).
J.J. Rousseau

J.J. Rousseau

( 1712–1778) Du Contract Social (Perjanjian
Masyarakat).
Menurut kodratnya manusia adalah sama dan memperoleh kemerdekaan untuk hidup serta didalam mengatur kehidupannya.

Kemudian membentuk suatu perjanjian sesama anggota sosial atau kontrak sosial. Melalui perjanjian bersama itu, dibentuk suatu badan yang diberikan kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan ketertiban masyarakat yaitu pemerintah. Dengan demikian, kedaulatan rakyat sebenarnya bukan pada badan (pemerintah) melainkan terdapat pada rakyat itu dinegara itu sendiri.


Dampak Revolusi Perancis

Berikut ini terdapat beberapa dampak revolusi perancis, yaitu sebagai berikut:


  • Di Bidang Politik

Pengaruhnya dalam bidang Politik, antara lain adalah sebagai berikut:

  1. Berkembangnya paham liberalisme (kebebasan). Liberalisme adalah paham kebebasan yang berhasil mengahpuskan kekuasaan mutlak (absolut) di daratan Eropa. Menurut paham ini, setiap orang atau negara bebas menentukan nasibnya sendiri, bebas dalam bertindak dan bebas berusaha. Paham liberalisme kemudian meluas di seluruh daratan Eropa, bahkan ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia. Pada mulanya, paham liberal ini berkembang di negeri Belanda, ketiak Belanda jatuh ke tangan Perancis dibawah Napoleon Bonaparte. Sejak tahun 1870 pemerintahan di negeri Belanda berada pada kaum liberal. Paham liberal ini tentunya dibawa ke Indonesia sebagai daerah jajahannya. Dampaknya terasa ketika para penanam modal asing menanamkan modalnya di Indonesia dalam bidang perkebunan dan industri. Berkembanglah Kapitalisme, Perbudakan, dan Kerja Rodi yang menyengsarakan rakyat Indonesia.
  2. Berkembangnya paham berkebangsaan (Nasionalisme). Nasionalisme adalah paham kebangsaan yang berusaha menentang segala bentuk penjajahan untuk mencapai kedaulatan bangsa dan negara. Setelah terjadinya Revolusi Perancis, banyak negara-negara yang melepaskan diri dari penjajahan dan menentukan nasibnya sendiri.
  3. Berkembangnya perlindungan hukum (The Rule of Law). Napoleon Bonaparte sekalipun bertindak diktaktor, namun telah melaksanakan dasar-dasar negara hukum yang melindungi rakyatnya. Sejak saatt itu, banyak negara di Eropa yang menerapkan hukum dalam pemerintahannya. Siapa yang bersalah akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan kesalahannya.
  4. Berkembangnya sisitem demokrasi dan bentuk republik. Revolusi Perancis ditujukan untuk menentang kekuasaan mutlak dan menggantikannya dengan sistem demokrasi yang mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya. Perancis juga merintis bentuk negara Republik yang kemudian banyak ditiru oleh negara-negara lain di dunia. Indonesia sendiri menganut sistem pemerintahan demokrasi dalam bentuk negara Republuk, karena sistem dan bentuk inilah yang paling sesuai di negara kita dan lebih mengutamakan kepentingan rakyatnya.

Berkembangnya paham kesamaan derajat. Revolusi Perancis diarahkan pula pada usaha-usaha menghapuska diskrimanasi dalam kedudukan, status sosial, agama, dan warna kulit. Rakyat Perancis menuntut adanya pengakuan persamaan derajat, bukan pengkotak-kotakan seperti yang terjadi waktu itu. Paham ini juga meluas ke seluruh negara di dunia, termasuk ke Indonesia. Dengan adanya Revolusi Perancis yang menuntut adanya persamaan derajat, banyak para pemimpin bangsa Indonesia yang memperjuangkan pengakuan adanya persamaan derajat ini.

Bahkan, sekarang persamaan derajat tidak hanya bagi kaum pria, tetapi kedudukan kaum pria dan kaum wanita sama dalam hukum dan pemerintahan. Pengakuan persamaan derajat itu kemudian berkembang pada pengakuan hak-hak asasi manusia. Bahkan, pengakuan terhadap hak asai manusia kini telah membudaya secara intenasional.


  • Di Bidang Ekonomi

Terjadinya penghapusan pemungutan pajak yang dilakukan oleh kaum bangsawan danPendeta. Pembayaran pajak hanya diserahkan kepada negara demi kemajuan bangsa.Rakyatpun berhak memiliki lahan. Berkembangnya berbagai industri di Eropa, kehidupan perdagangan beralih ke pantai pedalaman dan menjalankan politik Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dimodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya.

Filosofi sistem hukum Eropa Kontinental tampak pada sifat-sifatnya yang represif, yang senantiasa cenderung melindungi yang berkuasa. Hal ini bisa dimaklumi karena yang berkuasa (waktu itu) adalah kolonial Belanda yang jelas ingin mempertahankan dan mengokohkan kekuasaannya melalui berbagai undang-undang atau sistem hukumnya.


  • Di Bidang Sosial

Yaitu sebagai berikut:


  1. Penghapusan Feodalisme

Dihapusnya feodalisme menyebabkan tidak ada lagi golongan-golongan masyarakat. Golongan-golongan dalam masyarakat sendiri sangat merugikan kaum rakyat jelata, sedangkan bagi kaum bangsawan serta kaum agamawan sangat menguntungkan dalam bidang kepemilikan hak istimewa. Dengan penghapusan feodalisme ini, tidak akan ada perbedaan hak dan kewajiban antara kaum bangsawan dan rakyat jelata.


  1. Munculnya Susunan Masyarakat Baru

Adanya pengakuan atas hak asasi manusia menjadikan golongan borjuis yang menggantikan kedudukan kaum bangsawan dengan kaum agamawan. Adapun kaum agamawan yang memiliki kedudukan yang sama dengan masyarakat lainnya, sehingga tidak ada lagi hak istimewa.


  1. Adanya Peningkatan Pendidikan

Pendidikan yang diperluas dengan cara pemerataan terhadap pendidikan dan pengajaran diseluruh lapisan masyarakat, sehingga tingkat kecerdasaan masyarakatnya semakin meningkat.


  • Berkembangannya Supremasi Hukum

Di kerajaan Perancis, Undang-Undang merupakan kekuasaan tertinggi, sehingga segala hukum didasarkan pada Undang-Undang. Namun, di masa pemerintahan Raja Louis XVI dan pemerintahan yang sebelumnya, hukum yang berlaku di Perancis tidak berlaku sama antara orang yang satu dengan orang yang lain. Ini dikarenakan adanya hak-hak istimewa yang dimiliki oleh kaum bangsawan dan kaum agamawan. Sejak masa pemerintahan Napoleon hukum disamaratakan pada setiap rakyat, sehingga tidak ada hak-hak istimewa dalam penegakan hukum. Untuk itu, Napoleon menyusun Undang-Undang yang disebut dengan Code Civil atau Code Napoleon.


  • Munculnya Pemerintahan Republik

Akibat kebijakan yang ada yakni pemberian hak istemewa terhadap kaum bangsawan dan kaum agamawan membuat rakyat jelata menginginkan pergantian dalam sistem pemerintahan. Yang pada awalnya pemerintahan dilakukan secara turun-temurun dan tidak menjamin kualitas kepala negara. Oleh sebab itulah, dibutuhkan perombakan dalam sistem pemerintahan yakni dengan perubahan sistem pemerintahan dari bentuk monarki absolut menjadi republik yang mana kepala negara dipilih langsung oleh rakyat.


  • Berkembangnya Paham Demokrasi

Dengan adanya penyusunan Undang-Undang Code Napoleon (pernyataan hak-hak asasi manusia dan warga) mengakibatkan munculnya paham demokrasi. Dengan pengakuan terhadap hak asasi manusia inilah rakyat Perancis menuntut adanya kebebasan dan persamaan hak antar manusia.


  • Meluasnya Paham Nasionalisme

Liberte, Egalite, Fraternite adalah semboyan Revolusi Perancis yang artinya kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Semboyan ini menggambarkan semangat nasionalisme rakyat Perancis untuk bersatu dan melakukan perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan di Perancis.


  • Timbulnya Aksi Revolusioner

Keberhasilan Revolusi Perancis dalam menumbangkan kekuasaan raja yang sewenang-wenang, dapat menyakinkan rakyat Perancis apabila terdapat ketidakadilan dari pemerintah, rakyat sewaktu-waktu dapat melakukan gerakan revolusioner.


Berakhirnya Revolusi Perancis

Kemudian Revolusi Perancis berhasil ditaklukkan oleh Napoleon Bonaparte, kemudian Napoleon di angkat menjadi kaisar Perancis.  Revolusi berhasil menguasai istana, pada tanggal 16 Januari 1793 M. Raja Louis XVI dipenggal dengan pisau Guillotine, kemudian menyusul Maria Antoinette. Perancis di bawah pemerintahan revolusioner membentuk negara, dengan tentara milisi dipimpin Napoleon Bonnaparte yang bersemboyan liberte, egalite, dan fraternette ( yang diabadikan pada warna bendera biru-putih-merah ), sementara itu rakyat terus mengobarkan revolusi, mereka menyanyikan lagu Merseillaise (menjadi lagu nasional sekarang).

Dalam perjalanan revolusi, Napoleon Bounaparte menjadi “sang Penyelamat”, menyelamatkan Perancis dari gempuran negara-negara berkoalisi, bahkan oleh rakyat kemudian beliau diangkat menjadi kaisar. Pada perang koalisi VI, tahun 1814, Perancis dikalahkan oleh pasukan koalisi dan Napoleon dibuang ke pulau Elba. Pada tahun 1815 Napoleon meloloskan diri dan terjadi perang koalisi ke VII, akhirnya Perancis dapat dikalahkan kembali dan Napoleon dibuang ke pulau St. Helena.

Revolusi Perancis membawa pengaruh yang sangat luas , secara politis lahirnya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme sebagai perkembangan dari semboyan revolusi liberte, egalite, dan fraternette. Secara ekonomis, penghapusan sistem ekonomi feodalis, terjadinya industrialisasi di Eropa akibat blockade ekonomi Inggris oleh Napoleon, dan Inggris kehilangan pasar di Eropa. Revolusi Perancis tidak hanya membawa pengaruh besar  di daratan  Eropa tetapi juga telah meluas ke berbagai benua hingga ke Indonesia.


Bentuk Pemerintahan Pasca Revolusi Perancis

Berikut ini terdapat beberapa bentuk pemerintahan pasca revolusi perancis, yaitu sebagai berikut:


  1. Pemerintahan Monarki Konstitusional (1789-1793)

14 Juli 1789 merupakan langkah awal yang diambil oleh pemerintah revolusi, yaitu dengan dibentuk Pasukan Keamanan Nasional yang dipimpin oleh Jendral Lafayette. Selanjutnya dibentuk Majelis Konstituante untuk menghapus hak-hak istimewa raja, bangsawan, dan pimpinan gereja. Semboyan rakyat segera dikumandangkan oleh J.J. Rousseau yaitu liberte, egalite dan fraternite. Dewan perancang undang-undang terdiri atas Partai Feullant dan Partai Jacobin.

Partai Feullant bersifat pro terhadap raja yang absolut, sedangkan Partai Jacobin menghendaki Prancis berbentuk republik. Mereka beranggotakan kaum Gerondin dan Montagne di bawah pimpinan Maxmilien de’Robespierre, Marat, dan Danton. Pada masa ini juga raja Louis XVI dijatuhi hukuman pancung (guillotine) pada 22 Januari 1793 pada saat itu bentuk pemerintahan Prancis adalah republik.


  1. Pemerintahan Teror atau Konvensi Nasional (1793-1794)

Pada masa ini pemegang kekuasaan pemerintahan bersikap keras, tegas, dan radikal demi penyelamatan negara. Pemerintahan teror dipimpin oleh Robespierre dari kelompok Montagne. Di bawah pemerintahannya setiap orang yang kontra terhadap revolusi akan dianggap sebagai musuh Prancis. Akibatnya dalam waktu satu tahun terdapat 2.500 orang Prancis dieksekusi, termasuk permaisuri Louis XVI, Marie Antoinette. Hal ini menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak. Akhirnya terjadi perebutan kekuasaan oleh kaum Girondin. Robespierre ditangkap dan dieksekusi dengan cara dipancung bersama dengan 20 orang pengikutnya. Pada Oktober 1795 terbentuklah pemerintahan baru yang lebih moderat yang disebut Pemerintahan Direktori.


  1. Pemerintahan Direktori atau Direktorat (1795-1799)

Pada masa Direktori, pemerintahan dipimpin oleh lima orang warga negara terbaik yang disebut direktur. Masing-masing direktur memiliki kewenangan dalam mengatur masalah ekonomi, politik sosial, pertahanan-keamanan, dan keagamaan. Direktori dipilih oleh Parlemen. Pemerintah direktori ini tidak bersifat demokratis sebab hak pilih hanya diberikan kepada pria dewasa yang membayar pajak. Dengan demikian wanita dan penduduk miskin tidak memiliki hak suara dan tidak dapat berpartisipasi.

Pada masa pemerintahan direktori, rakyat tidak mempercayai pemerintah karena sering terjadinya tindak korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah yang berakibat terancamnya kesatuan nasional Prancis. Akan tetapi, dari segi militer Prancis mengalami kemajuan yang pesat, hal ini berkat kehebatan Napoleon Bonaparte. Ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah ini berhasil dimanfaatkan Napoleon untuk merebut pemerintahan pada tahun 1799.


  1. emerintahan Konsulat (1799-1804)

Pemerintahan konsulat dibagi ke dalam tiga bagian, yaitu Napoleon sebagai Konsulat I, Cambaseres sebagai Konsulat II, dan Lebrun sebagai Konsulat III. Akan tetapi dalam perjalanan sejarah selanjutnya Napoleon berhasil memerintah sendiri. Di bawah pimpinan Konsulat Napoleon, Perancis berhasil mencapai puncak kejayaannya. Tidak hanya dalam bidang militer akan tetapi juga dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pada tahun 1803 Napoleon terpilih sebagai kaisar Perancis atas dasar voting dalam sidang legislatif. Penobatannya dilaksanakan pada 2 Desember 1804 oleh Paus VII.


  1. Masa Pemerintahan Kaisar (1804-1815)

Napoleon sebagai kaisar dimulai dengan pemerintahannya yang bersifat absolut. Hal ini jelas tidak disukai oleh rakyat Prancis. Napoleon memiliki keinginan untuk mengembalikan kekuasaan raja secara turun-temurun dan menguasai seluruh wilayah Eropa. Ia mengangkat saudara-saudaranya menjadi kepala negara terhadap wilayah yang berhasil ditaklukannya. Oleh karena itu, pemerintahan Napoleon disebut juga pemerintahan nepotisme. Pemerintahan kekaisaran berakhir setelah Napoleon ditangkap pada tahun 1814 setelah kalah oleh negara-negara koalisi dan dibuang di Pulau Elba.

Karena kecerdikannya Napoleon berhasil melarikan diri dan segera memimpin kembali pasukan Prancis untuk melawan tentara koalisi selama 100 hari. Namun, karena kekuatan militer yang tak seimbang, akhirnya Napoleon mengalami kekalahan dalam pertempuran di Waterloo pada tahun 1915. Dia dibuang ke pulau terpencil di Pasifik bagian selatan, St. Helena sampai akhirnya meninggal pada tahun 1821.


  1. Pemerintahan Reaksioner

Rakyat merasa tidak senang terhadap sistem pemerintahan absolut yang dilakukan oleh Napoleon. Oleh karena itu rakyat kembali memberi peluang pada keturunan Raja Louis XVIII untuk menjadi raja di Prancis kembali (1815-1842). Raja yang berkuasa pada saat sistem pemerintahan Reaksioner, selain Raja Louis XVIII, adalah Raja Charles X (1824-1840) dan Raja Louis Philippe (1830-1848).


Daftar Pustaka:

  1. Perry, Marvin. 2013. Peradaban Barat Dari Revolusi Prancis Hingga Zaman Global. Bantul: Kreasi Wacana.
  2. Wells, H.G. 2013. A Short History of World (Sejarah Dunia Singkat). Jakarta: Indoliterasi.

Demikian Penjelasan Pelajaran IPS-Sejarah Tentang Kronologi Revolusi Perancis: Situasi, Latar Belakang, Penyebab, Jalan, Tokoh, Dampak, Bentuk dan Akhir

Semoga Materi Pada Hari ini Bermanfaat Bagi Siswa-Siswi, Terima Kasih !!!


Baca Artikel Lainnya: